Press "Enter" to skip to content

AJI Makassar Berantas Anggaran Wartawan di Instansi Pemerintahan

MAKASSAR, AJI – Masih banyaknya anggaran wartawan yang disediakan di instansi-instansi pemerintahan, menjadi keresahan bagi Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Tidak selayaknya hal seperti itu terus dibudayakan mengingaat saat ini kita telah memasuki era kebebasan pers.

AJI Kota Makassar menilai, masih banyaknya instansi pemerintahan yang menyediakan amplop untuk wartawan, sangat mencederai kebebasan pers. Selain sangat meremehkan profesi mulia jurnalis, juga sangat kontraproduktif dengan upaya menciptakan pers yang bebas dan independen dalam melaksanakan tugas.

Tradisi pemberian amplop bagi wartawan ini juga cenderung akan menumbuhsuburkan “wartawan abal-abal”, “wartawan bodrex”, “wartawan gadungan”, atau istilah lainnya. Mereka ikut merendahkan profesi jurnalis, padahal dengan tegas Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI), melarang adanya praktik seperti itu.

Terpeliharanya pemberian amplop bagi wartawan di instansi pemerintahan, termasuk instansi swasta, sebagai imbalan peliputan, atau bahkan sebagai “oleh-oleh” khas setiap kali ada wartawan yang datang, justru akan membelenggu kebebasan jurnalis dalam menghasilkan berita. Independensi menjadi hilang dan akibatnya karya jurnalistik yang dihasilkan, juga tidak benar-benar objektif.

Pada momentum ulang tahun AJI ke-20, khususnya AJI Kota Makassar ini, seruan ini kembali ditegaskan. Peringatan HUT AJI, yang akan dilaksanakan di Hotel Aerotel Smile Jalan Muchtar Lutfi No. 38 Makassar, Sabtu, 30 Agustus 2014, menjadi tonggak untuk menagih komitmen pemerintah dalam menghapuskan anggaran amplop wartawan tersebut dalam bentuk Memorandum of Understanding.

“Kita akan menandatangani MoU penghapusan anggaran wartawan di instansi pemerintah ini. Wali Kota Makassar sudah menyatakan kesiapannya untuk bertanda tangan,” ujar Ketua AJI Makassar, Gunawan Mashar, Kamis, 28 Agustus 2014.

AJI Makassar juga berharap Gubernur Sulsel bisa hadir dalam kegiatan tersebut sekaligus ikut menandatangani MoU mengenai penghapusan anggaran wartawan di instansi-instansi. Hingga menjelang pelaksanaan acara, panitia masih terus berupaya melobi gubernur agar bisa hadir.

Plt Sekretaris AJI Makassar, Ridwan Marzuki, mengungkapkan, masalah amplop yang terus membudaya, sebetulnya menjadi lawan bersama untuk dihapuskan. Jika tidak ada komitmen bersama untuk menghentikannya, maka budaya ini akan terus terpelihara. Saat inilah AJI mendorong untuk perlahan-lahan menghentikannya dimulai dari instansi pemerintahan.

“Kita semua turut andil menciptakan wartawan amplop karena rendahnya keinginan kita menghapuskannya. Momentum penandatanganan MoU ini merupakan tonggak baru dunia pers kita di Makassar dan Sulsel secara umum,” katanya.

Banyak agenda yang akan digelar pada pelaksanaan HUT AJI ke-20 ini. Selain diskusi sejarah AJI Makassar mulai terbentuknya hingga saat ini, juga akan digelar pameran dan lelang foto karya jurnalistik. AJI juga akan mengukuhkan anggota baru yang telah mengikuti rekrutmen baru-baru ini.

“Anggota baru ini merupakan harapan dunia pers di Makassar. Masa depan nilai-nilai jurnalistik ada di tangan mereka,” imbuhnya. Peringatan HUT AJI Makassar ini juga akan dirangkaikan dengan diskusi yang menghadirkan banyak tokoh, LSM, dan publik.