Press "Enter" to skip to content

Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Aliansi Jurnalis Independen percaya bahwa kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik atas informasi, anggota AJI wajib mematuhi Kode Etik sebagai berikut:

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Penafsiran: Informasi yang benar adalah informasi hasil verifikasi sesuai standar jurnalistik.

2. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.

Penafsiran: Cukup jelas.

3. Jurnalis tidak mencampuradukkan fakta dan opini.

Penafsiran: Fakta dan opini merujuk pada definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Penafsiran: Informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik ialah segala bentuk informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

5. Jurnalis memberikan tempat bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka.

Penafsiran: Cukup jelas dan tertuang dalam Kode Perilaku.

6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan, pemberitaan serta kritik dan komentar.

Penafsiran: Cukup jelas.

7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita.

Penafsiran: Cukup jelas.

8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan.

Penafsiran: Konflik kepentingan adalah suatu keadaan yang bisa mengaburkan sikap jurnalis atau media dari misinya untuk menyampaikan berita yang akurat dan tanpa bias.

9. Jurnalis menolak segala bentuk suap.

Penafsiran: Suap adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang, dan fasilitas lainnya.

10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen.

Penafsiran: Cara-cara etis dan profesional antara lain menunjukkan identitas kepada narasumber; tidak menyuap; dan tidak merekayasa pengambilan gambar, foto, dan suara. Penggunaan cara-cara tertentu, seperti teknik penyamaran, hanya bisa digunakan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

11. Jurnalis segera meralat atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik.

Penafsiran: Keharusan mencabut berita berlaku untuk berita yang secara substansial salah. Keharusan meralat berlaku untuk berita yang sebagian faktanya mengandung kekeliruan. Media televisi dan radio mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan media online mengacu pada Pedoman Pemberitaan Media Siber.

12. Jurnalis melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional.

Penafsiran: Proporsional adalah pemuatan Hak Jawab dan Hak Koreksi yang seimbang pada kesempatan pertama kekeliruan itu diketahui. Untuk media cetak penempatan ralat diletakkan minimal sesuai regulasi Dewan Pers. Untuk media elektronik minimal sesuai regulasi Komisi Peyiaran Indonesia (KPI). Pada media siber dilakukan pada keterkinian berita yang sama.

13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.

Penafsiran: Cukup jelas.

14. Jurnalis tidak menjiplak.

Penafsiran: Cukup jelas.

15. Jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, gender, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.

Penafsiran: Istilah kebencian mengacu pada ungkapan tidak senang (verbal dan nonverbal) yang bersifat memusuhi, merendahkan, dan menghina yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu.

16. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar belakang, off the record, dan embargo.

Penafsiran: Cukup jelas.

17. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur.

Penafsiran: Ketentuan penggunaan narasumber yang meminta dirahasiakan (anonim):

  • Berupaya mengidentifikasi narasumber, karena publik berhak mengetahui sebanyak-banyaknya informasi tentang ketepercayaan narasumber.
  • Selalu menguji motif narasumber sebelum menyepakati keanoniman.
  • Menyebutkan alasan keanoniman kepada publik.
  • Memegang teguh kesepakatan keanoniman.
  • Yang dimaksud anak di bawah umur 18 tahun mengacu pada UU Perlindungan Anak.

Yang dimaksud narasumber konfidensial adalah:

  • Orang-orang yang terancam keamanannya secara fisik dan psikologis apabila identitasnya dibuka. Identitas yang harus dirahasiakan adalah segala informasi yang bisa membuat seseorang dikenali jati dirinya seperti nama, alamat, orang tua, nama sekolah, dan nama tempat kerja.

18. Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran: Privasi adalah segala segi kehidupan pribadi seseorang dan keluarganya. Pengabaian atas privasi hanya bisa dibenarkan bila ada kepentingan publik yang dipertaruhkan, seperti untuk membongkar korupsi atau mencegah perilaku yang membahayakan kepentingan umum. Jurnalis mengakui bahwa orang biasa memiliki hak lebih besar untuk merahasiakan privasinya daripada pejabat atau tokoh publik.

19. Jurnalis tidak menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan psikologis serta kejahatan seksual.

Penafsiran: Kekerasan psikologis adalah sebuah tindakan verbal maupun nonverbal yang mengakibatkan trauma.

20. Jurnalis menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tidak beritikad buruk, menghindari fitnah, pencemaran nama dan pembunuhan karakter.

Penafsiran: Tidak beritikad buruk artinya tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam proses kerja jurnalistik, hal itu antara lain berupa kesengajaan tidak melakukan verifikasi dan konfirmasi.