Press "Enter" to skip to content

Perempuan Disabilitas Juga Perlu Pendidikan Tinggi

Teriknya matahari di Makassar tidak membuat saya urung melaksanakan tugas. Api semangat yang berkobar-kobar memudahkan langkah saya untuk menemui beberapa narasumber untuk wawancara.

Saya mendapat tugas dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar untuk membuat satu tulisan tentang perempuan disabilitas. Semua ini bermula ketika panitia AJI Makassar memilih proposal penulisan saya saat mengikuti pelatihan gabungan antara komunitas perempuan dan jurnalis di Hotel MaxOne, 21 dan 22 Juli 2016 silam.

Saya mengajukan proposal tulisan tentang isu ketidakadilan gender dalam pendidikan, terkhusus kepada para perempuan disabilitas. Saya memilih isu ini bukan tanpa alasan. Tema ini seringkali meresahkan hati dan pikiran saya.

Orang pertama yang saya wawancarai adalah Kepala Sekolah Luar Biasa bagian Tunanetra, Yayasan Pembinaan Tuna Netra Indonesia (SLB-A YAPTI) H. Marhani. Dengan mudah saya menangkap antusias dan harapan besar dari beliau mengenai masa depan para murid perempuan SLB-A YAPTI.

Marhani mengatakan, sebagian murid perempuan SLB-A YAPTI telah berhasil menembus tingkat pendidikan universitas, seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar dan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hal ini mematahkan asumsi masyarakat yang selalu menganggap perempuan disabilitas tak berdaya dan tak berkualitas di tengah kehidupan sosial.

Nur Syahida, Kepala SLB YUKARTUNI juga mengatakan demikian. Ia bangga sebab alumni perempuan dari yayasannya dapat menembus tingkat pendidikan universitas, dan melumpuhkan stigma miring masyarakat.

Banyak masyarakat menganggap mereka yang difabel adalah bentuk kesialan. Bahkan sebagian besar supir angkutan umum pun tidak sudi mengangkutnya. Ini hanyalah bentuk paling kecil dari diskriminasi yang dialami orang-orang difabel.

Sherly, seorang perempuan disabilitas netra yang kini mengabdikan diri sebagai guru di SLB-A YAPTI merupakan contoh nyata perempuan disabilitas mampu berkarya dan mengecap pendidikan tinggi.

Ada pula Yuli, perempuan disabilitas daksa yang kini jadi operator dan guru pengganti di Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) Makassar. Kedua orang ini, hanyalah bagian kecil contoh nyata yang harusnya membuka mata masyarakat bahwa perempuan disabilitas mampu mandiri dan berpendidikan tinggi sebab sejatinya mereka memang layak dan perlu memperolehnya.

Sayangnya fakta di atas belum mampu lepas sepenuhnya dari paradikma sebagian besar masyarakat Makassar. Sekalipun mereka tergolong orang-orang yang berpendidikan tinggi mereka tetap dipandang sebelah mata.

Untuk memasuki sebuah sekolah ingklusi pun kemampuan para difabel seringkali diragukan, dan tidak sedikit yang akhirnya ditolak. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari bakat yang dimiliki perempuan disabilitas. Dibalik keterbatasan itu, mereka juga memahami bahwa pendidikan itu penting dan berharga.

Apalagi negara melalui UUD nomor 19 tahun 2011 telah mengaturnya dengan jelas. Bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam yang tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.

Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Namun fakta yang terjadi justru begitu bertolak belakang dengan penjelasan tersebut. keadaan ini pun diperburuk dengan kenyataan bahwa angka perempuan disabilitas juga minoritas dalam segi pendidikan formal. Artinya, terdapat kesenjangan yang sangat mencolok antara pria dan perempuan disabilitas dalam hal tingkat pendidikan.

Saat saya melakukan wawancara dengan kepada Kepala Sekolah YPAC Makassar, Mukhlis H, saya menemukan fakta bahwa murid yang bersekolah di tempat itu masih didominasi laki-laki. Begitu pula di SLB-A YAPTI. Yang dominan melanjutkan pendidikan ke universitas hanyalah kaum adam.

Padahal, hasil wawancara saya dengan beberapa perempuan disabilitas menunjukkan semangat yang tinggi. Beberapa diantara mereka bahkan berniat melanjutkan pendidikan suatu saat nanti meski telah berkeluarga.

Ketika ditanya mengenai alasan, mereka kompak mengangkat faktor ekonomi, krisis kepercayaandiri dan budaya patriarki yang jadi penghambat.

“Budaya patriarki masih kental dalam masyarakat kita, dan itu juga tak terkecuali pada perempuan disabilitas. Hal itu dapat dilihat dalam tindakan suboordinasi dan streotipe yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak perempuannya yang disabilitas,” jelas Maria Ulf, Ketua HWDI Sulsel di sekertariatnya awal Juli 2016.

“Ketika orangtua memiliki sepasang anak yang disabilitas, orang tua akan cenderung memberi pendidikan yang lebih tinggi terhadap anak yang pria tersebut sebab mereka telah lebih dahulu melabel-labelkan mereka bahwa anak lelakinya adalah calon punggung keluarga dengan mencari nafkah untuk mereka, sedang anak perempuan tak perlu bersekolah tinggi sebab ujung-ujungnya ia akan kembali ke dapur,” lanjutnya.

Setelah panjang lebar berbincang dengan beliau, saya berpikir dan menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan ketidakadilan ini sejatinya berawal dari pola pikir kolot yang masih mendarah daging di tengah-tengah keluarga yang lalu ditularkan dalam sosial masyarakat yang lebih luas.

Oleh sebab itu, langkah awal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini tentu juga harus dimulai dari keluarga. Melakukan perubahan-perubahan pola pikir dan pembuktian kepada masyarakat bahwa tak ada perbedaan antara pria maupun perempuan, khususnya dalam aspek pendidikan.

Sebab setiap manusia memiliki kemampuan yang tak terbatas dalam otaknya, terlebih ketika mereka memiliki bakat yang khusus.

Salah satu pembuktian tersebut dapat dilihat melalui kehidupan beberapa perempuan disabilitas, seperti Badriah, tuna netra yang kini melanjutkan pendidikannya di Universitas Muslim Indonesia dan juga jadi enterpreuner untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Ia juga punya bakat tilawah yang luar biasa dan telah mengantarkannya pada kejuaraan tingkat nasional.

Saya sendiri sebagai pemilik tulisan ini juga seorang tuna netra yang kini menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin. Saya juga seorang penulis.

Masalah biaya kuliah yang selalu menjadi permasalahan sebagian masyarakat, saya pikir hal itu bukanlah tembok untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Sebab saya berhasil menangani permasalahan itu dengan memeroleh beasiswa hingga saya menyelesaikan pendidikan S1.

Selama terdapat tekad yang kuat, kesungguhan dan usaha keras tentu tak ada yang mustahil. Hasil tak pernah mengkhianati kerja keras. Jadi, semua perempuan disabilitas sangat layak untuk berpendidikan tinggi.

Risya Rizky Nurul Qur’ani

Tulisan ini adalah hasil liputan Risya setelah mendapat beasiswa peliputan isu perempuan yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar.